SETAMANG.COM BENGKULU UTARA – Ketua PMO Beserta Angota akan secepatnya mengagendakan pertemuan antara Ketua dan anggota Perkumpulan Media Online (PMO) dengan Inspektur Inspektorat bengkulu utara,dijadwalkan dalam waktu dekat untuk membahas anggaran Dana Desa (DD) tahun 2024-2025 . Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut
Pertemuan tersebut memperkuat sinergi antara organisasi (sebagai bagian dari masyarakat) dan Inspektorat dalam fungsi pengawasan internal terhadap pengelolaan DD.
Dalam pertemuan nanti Ketua PMO,Bayu Setiawan dan Anggota akan menyampaikan kepada Inspektorat Bengkulu Utara agar dapat Mengaudit Beberapa Desa yang Ada di bengkulu utara,
Diantaranya adalah : Desa Air Lakok, Desa Durian Hamparan, Desa Tanjung Kemenyan, Desa Gunung Sari, Air Lelangi, Desa Lubuk Mumpo, Desa Alun Dua, Desa Talang Pasak,Desa Lubuk Jale,Desa Air Banai, Desa Jago Bayo, Desa Kalbang,Desa Air Muring ,Desa Pinang Raya, Talang Pungguk, Desa Dusun Curup, Desa Kerkap, Desa Tebing Kandang, Desa Bukit Makmur,Desa Pematang Sepang, Sumber Agung, Desa Urai , Desa Pasar Ketahun.
Beberapa Desa Tersebut Diduga ada beberapa kegiatan Desa tidak dapat dimanfaatkan Masyarakat kerena tidak sesuai harapan dan bahkan diduga ada kegiatan fiktif.
Dalam hal itu, menurut informasi dilapangan dari masyarakat, ada beberapa pekerjaan yang diduga mark up.
Selain itu ada juga pekerjaan yang diduga di fiktif , tetapi dananya di cairkan, dan dilaporkan telah pekerjaan di lapangan dilaksanakan. Kemudian, ada rencana kerja yang dikerjakan dan biaya di mark up,” ungkap masyarakat, “red
Selanjutnya, Tim Anggota PMO yang memantau di lapangan, menduga bahwa Dana Desa ini banyak tidak ada manfaat untuk masyarakat.
Masyarakat setempat meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, BPK untuk segera melakukan Audit dan memeriksa Pemerintah Desa soal realisasi Anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 dan 2025.
“Benar atau bagaimana realisasi anggaran di desa tersebut, kami duga banyak penyimpangan dalam pelaksanaan nya dan supaya segera di periksa. Bahkan pernah juga anggota PMO meminta klarifikasi, tapi tidak ada respon dari Kades tersebut,” ungkap anggota PMO
Pewarta : Tim
